X-Steel - Alternate Select

Kekuasaan dan Politik

A.                HAKEKAT KEKUASAAN

1.         Pengertian Kekuasaan
Ada beberapa pandangan mengenai arti kekuasaan, di antaranya :
  • Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.
  • Menurut Ramlan Surbakti, kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. 
  • Menurut Gibson, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh sesuatu sesuai dengan cara yang dikehendaki. 
  • Menurut Russel, kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh, sedangkan alasan adalah penggunaan pengaruh yang sebenarnya.
 Pada intinya, kekuasaan diartikan sebagai kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. [1]

 
2.         Sumber Kekuasaan
Robbins membagi sumber kekuasaan menjadi dua, yaitu kekuasaan formal dan kekuasaan personal.

Kekuasaan formal didasarkan pada posisi individu dalam organisasi, meliputi :
  • Kekuasaan paksaan (coercive power), didasarkan pada rasa takut. 
  • Kekuasaan imbalan (reward power), adanya pemberian imbalan yang bermanfaat.
  • Kekuasaan hukum (legitimate power), lebih luas daripada kekuasaan paksaan dan imbalan karena dapat mengendalikan sumber daya organisasi. 
  • Kekuasaan informasi (information power), berasal dari akses dan pengendalian atas informasi.
 Berbeda dengan kekuasaan formal, kekuasaan personal tidak didasarkan pada posisi formal individu dalam organisasi. Ada tiga dasar atau sumber dari kekuasaan personal, yaitu :
a.             Kekuasaan pakar (expert power), didasarkan pada keahlian atau keterampilan istimewa, dan pengetahuan.
b.       Kekuasaan rujukan (referent power), didasarkan pada identifikasi orang yang mempunyai sumber daya atau ciri pribadi yang diinginkan orang lain.
c.      Kekuasaan kharismatik (charismatic power), merupakan perluasan dari kekuasaan rujukan yang berasal dari kepribadian dan gaya interpersonal. [2]

 3.         Unsur Kekuasaan
Kekuasaan terdiri dari tiga unsur, yaitu tujuan, cara, dan hasil. Kekuasaan dapat digunakan untuk tujuan yang baik dan yang tidak baik. Tujuan dari penggunaan kekuasaan biasanya akan mempengaruhi cara yang dipilih oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Jika pemegang kekuasaan memiliki tujuan yang baik, maka cara yang dipilih juga akan baik. Dan sebaliknya, jika pemegang kekuasaan menghendaki tujuan yang tidak baik, maka cara yang digunakan juga tidak baik, misalnya dengan mengancam.
Kemudian, unsur yang terakhir atau hasil dari kekuasaan dapat dilihat dari jumlah individu yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi, dan seberapa besar pengaruh kekuasaan tersebut. Sikap pihak yang dikuasai, turut menentukan kualitas kekuasan yang berlaku atas dirinya. Jika diterima dan didukung, maka kekuasaan itu merupakan wibawa. Kekuasaan yang demikian tidak banyak memerlukan paksaan (kekuatan) dalam penggunannya.[3]

B.                 HAKEKAT POLITIK
1.         Pengertian Politik
Politik berasal dari Bahasa Yunani “politeia” yang berarti kiat memimpin kota (polis). Secara prinsip, politik merupakan upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat.[4] Menurut Arsitoteles, politik adalah usaha warga negara dalam mencapai kebaikan bersama atau kepentingan umum. Politik juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.[5]

 Dari definisi yang bermacam-macam tersebut, konsep politik dapat dibatasi menjadi :
a.                  Politik sebagai kepentingan umum
Politik merupakan suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan dan jalan, cara, serta alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan itu. Politik dalam pengertian ini adalah tempat keseluruhan individu atau kelompok bergerak dan masing-masing mempunyai kepentingan atau idenya sendiri.
b.                  Politik dalam arti kebijaksanaan
Politik dalam arti kebijaksanaan (policy) adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Kebijaksanaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan- tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.

2.         Perilaku Politik
Perilaku politik (politic behaviour) adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya dalam perilaku politik, contohnya :

a.               Memilih wakil rakyat atau pemimpin
b.               Mengikuti suatu partai politik dan lembaga atau organisasi masyarakat
c.                Ikut serta dalam pesta politik
d.               Memberikan kritik atau saran kepada pelaku politik
e.                Berhak untuk menjadi pemimpin politik
f.                Berperilaku politik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Perilaku politik dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Robbins membedakan perilaku politik menjadi dua :

a.      Perilaku politik sah, mengacu pada politik sehari-hari yang normal sesuai dengan peraturan, seperti membentuk koalisi.
b.           Perilaku politik tidak sah, merupakan perilaku politik ekstrim yang melanggar peraturan yang berlaku, misalnya melakukan sabotase.
 Selain perilaku politik menurut Robbins di atas, secara umum perilaku politik masyarakat juga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

a.                  Radikal
Perilaku politik radikal, yaitu sikap perilaku warga negara yang tidak puas terhadap keadaan yang ada serta menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar. Orang yang bersifat radikal biasanya tidak mengenal kompromi dan tidak mengindahkan orang lain serta cenderung ingin menang sendiri.

b.                  Moderat
Perilaku moderat adalah perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan yang ada dan bersedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan, apalagi perubahan yang cepat seperti kelompok radikal.

c.                   Status quo
Perilaku status quo adalah sikap politik dari warga negara yang sudah puas dengan keadaan yang ada dan berlaku, serta berusaha mempertahankannya.
d.                  Konservatif
Perilaku konservatif adalah perilaku politik masyarakat yang sudah puas dengan keadaan yang sudah ada dan cenderung menolak atau menutup diri dari perubahan.
e.                   Liberal
Perilaku politik liberal, yaitu sikap perilaku politik masyarakat yang berpikir bebas dan ingin terus maju. Kaum liberal menginginkan perubahan progresif secara cepat. Perubahan yang diinginkan berdasarkan hukum atau kekuatan legal untuk mencapai tujuan.

 C.        Hubungan Kekuasaan dan Politik

Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul Memahami Ilmu Politik, menyebutkan bahwa kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku. Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik. Dalam kamus ilmu politik terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power), seperti influence (pengaruh), persuasion (persuasi), force (kekuatan), coercion (kekerasan) dan lain sebagainya. [6]
Influence adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Persuasion adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Force adalah penggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis pihak lain agar melakukan sesuatu. Pengertian coercion adalah peragaan kekuasaan atau ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan.
Dari konsep di atas, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya. Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik.
Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan (authority), kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Seorang polisi yang bisa menghentikan mobil di jalan, tidak berarti dia memiliki kekuasaan, tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari UU Lalu Lintas. Sehingga, bila seorang pemegang kewenangan melaksankan kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan, maka dia telah menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi.
Hasrat untuk memiliki kekuasaan merupakan keadaan alamiah manusia, persis seperti yang dimaksudkan oleh Sartre dan Nietsche. Bagi Sartre, kebutuhan dasar manusia adalah dianggap penting dan dihargai. Sementara bagi Nietsche, manusia pada dasarnya selalu didorong oleh hasrat untuk menjadi manusia super, manusia yang berkuasa. Dalam konteks kedudukan politik, boleh jadi hasrat manusia alamiah inilah yang mendorong seseorang mengejar kekuasaan politik. Menurut Lord Acton, kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti korup. Hal itu sudah diketahui banyak orang, khususnya yang memperhatikan praktik kekuasaan atau politik, baik di pemerintahan, korporasi, maupun organisasi kemasyarakatan
Di sisi lain, karena politik berusaha mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat, politik juga dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada masyarakat luas. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang yang melalui proses politik sekaligus diberi amanah untuk bekerja untuk rakyat malah menjadi orang pertama yang mengkhianati amanah itu, dengan mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya sendiri di atas kepentingan rakyat. Jadi, sebenarnya orang-orang yang bekerja dalam orbit politiklah, dan bukan politik itu sendiri, yang telah membuat stigma dan label bahwa politik selalu berorientasi pada kekuasaan.


[1] Marihot Tua Efendi, perilaku organisasi, Bandung: UNPARPress, 2005 hal.191
[2] Ibid hal 192
[3] Davids Keith dan John Newstrom. 1993. Perilaku Dalam Organisasi. Jakarta: Erlangga 119
[4] http://www.scribd.com/doc/24033727/Kekuasaan-Dan-Politik/20-10-10

[5] Ibid hal 124
[6] http://rinoan.staff.uns.ac.id/files/2009/06/kekuasaan-politik.

12:12 | Labels: |

 

0 comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)
agus mulyadi. Powered by Blogger.

iklan